Evaluasi Kampanye Bangka Barat Jaring Masukan Stakeholder
Muntok, kpu.go.id - Gelaran Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Serentak 2019 juga berlangsung di Kabupaten Bangka Barat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mengundang Ketua Bawaslu Bangka Barat, Perwakilan Kesbangpol Bangka Barat, Perwakilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perwakilan pihak kepolisian, Kasubag Teknis KPU Provinsi Bangka Belitung, serta jajaran pengurus partai politik peserta pemilu 2019 tingkat kabupaten Bangka Barat.
Ketua KPU Bangka Barat, Pardi menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi proses kampanye Pemilu 2019. Terutama yang berkaitan dengan anggaran kampanye juga efektifitas Alat Peraga Kampanye (APK) yang dikeluarkan untuk peserta pemilu. Menurut dia, efektif tidaknya kampanye nantinya juga menjadi tolok ukur pihaknya guna menghadapi tahapan Pemilihan Kepala Daerah. “Apakah menggunakan metode yang baru atau tetap. Terutama di Bangka Barat, aturan dari KPU RI tentang APK dirasa cukup sulit untuk diterapkan, seperti lokasi dan tempat pemasangan APK peserta pemilu,” ungkapnya, Senin (29/07).
Pardi juga mengungkapkan bahwa di Bangka Barat sendiri belum ada legal formal yang jelas tentang penetapan jalan protocol. Begitu juga fasilitas-fasilitas umum, sehingga banyak terjadi tumpang tindih pemasangan APK yang berakhir polemik. “Harapan saya kawan-kawan dari Kesbangpol, Dinsospemdes, dan Satpol PP bisa membantu untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk lebih jelas terkait permasalahan seperti ini, mengingat hal ini penting untuk tahapan Pemilihan Bupati 2020 mendatang,” lanjut Pardi.
Sementara itu Ketua Bawaslu Bangka Barat Rio menceritakan hasil pengawasan pihaknya selama masa kampanye. Menurut dia banyak ditemukan kesalah administrasi maupun penempatan APK yang tidak pada tempat seharusnya.
Sementara itu perwakilan pihak kepolisian, Dody Anggara menyebut bahwa Pemilu 2019 di Bangka Barat berjalan aman dan lancar. Meskipun untuk pileg terdapat permasalahan dalam hal komunikasi internal partai dan antar partai. “Yang terkadang pihak kepolisian tidak mampu untuk terlibat terlalu jauh. Untuk pilkada kami dari kepolisian berharap bisa berjalan lebih baik lagi,” tutup Dody. (And/ed diR)
